Pesawat J-430 Rakitan SMKN 12 Bandung Tinggal Uji Terbang
Bandung: Inovasi sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia, ternyata tak sebatas pembuatan mobil. Perakitan pesawat terbang pun sudah mampu dilakukan anak-anak bangsa. Seperti yang dibuktikan siswa-siswa SMK Negeri 12 Bandung, Jawa Barat. Mereka sudah mampu merakit pesawat terbang non-komersial yang dinamai Jabiru.
Jabiru atau J-430 dibuat para pelajar SMKN 12 Bandung dengan kapasitas empat orang penumpang. Pesawat ini berfungsi untuk kegiatan pertanian, seperti penyiraman ladang, penyemprotan pupuk, dan pembasmi hama. Selain itu pula dapat digunakan untuk pertunjukkan akrobatik
Balon Udara Panas
Ide awal dibalik balon udara panas yang kita kenal sekarang telah ada sejak lama. Archemedes, seorang ahli matematika Yunani kuno telah menggambarkan prinsip mengapung lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di abad ke-13, peneliti Inggris Roger bacon dan filsuf jerman Albertus Magnus, keduanya pernah menyampaikan teori tentang mesin terbang.
Namun belum ada yang menjadi kenyataan sampai akhirnya pada musim panas 19 Sept 1783, dihadapan Raja Louis XVI, Montgolfier bersaudara, Joseph dan Etienne menjadikan domba, bebek dan ayam sebagai penumpang pada penerbangan perdana diatas Perancis selama
Safety & Security Audit
Kontrol terhadap jasa penerbangan dari lembaga konsumen sudah mulai berjalan baik. Namun belum semua aspek dapat dimonitor dan masih lebih banyak pada masalah pelayanan penerbangan, belum menyangkut ke dalam proses penyediaan penerbangan. Padahal, dengan semakin banyaknya penerbangan di Indonesia, tentu tidak menutup kemungkinan terjadi perang tarif. Yang dikhawatirkan, penurunan harga itu dilakukan dengan efisiensi yang mengabaikan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Karena itu, sudah waktunya lembaga konsumen memonitor proses penyediaan penerbangan. Salah satu aspeknya adalah melakukan
Safety & Security Audit
Kontrol terhadap jasa penerbangan dari lembaga konsumen sudah mulai berjalan baik. Namun belum semua aspek dapat dimonitor dan masih lebih banyak pada masalah pelayanan penerbangan, belum menyangkut ke dalam proses penyediaan penerbangan. Padahal, dengan semakin banyaknya penerbangan di Indonesia, tentu tidak menutup kemungkinan terjadi perang tarif. Yang dikhawatirkan, penurunan harga itu dilakukan dengan efisiensi yang mengabaikan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Karena itu, sudah waktunya lembaga konsumen memonitor proses penyediaan penerbangan. Salah satu aspeknya adalah melakukan
Sisi Hukum Pesawat Udara Kepresidenan
ditulis oleh Prof.Dr.H.K.Martono SH LLM
Menurut Sekretaris Negara di dalam Kompas tanggal 6 Pebruari 2020, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengusulkan pembelian pesawat udara untuk Presiden karena menurut mereka lebih hemat dari pada menyewa pesawat udara dari Garuda Indonesia. Selama masa kerja Kabinet Bersatu jilid kedua, diharapkan dapat menghemat Rp.100 (seratus) milyar rupiah. Tulisan ini bermaksud menguraikan sisi hukum nasional maupun internasional pesawat udara kepresidenan.
Menurut hukum internasional baik dalam Konvensi Paris 1919, Konvensi Havana
